17 September 2015

ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015


MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system perdagaangan bebas antara Negara-negara asean. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN.



Pada saat yang sama, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap Negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam melalui Initiative for ASEAN Integration dan inisiatif regional lainnya.
Bentuk Kerjasamanya adalah :
  • Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas;
  • Pengakuan kualifikasi profesional;
  • Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan;
  • Langkah-langkah pembiayaan perdagangan;
  • Meningkatkan infrastruktur
  • Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN;
  • Mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah;
  • Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pentingnya perdagangan eksternal terhadap ASEAN dan kebutuhan untuk Komunitas ASEAN secara keseluruhan untuk tetap melihat ke depan, karakteristik utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA):
  1. Pasar dan basis produksi tunggal,
  2. Kawasan ekonomi yang kompetitif,
  3. Wilayah pembangunan ekonomi yang merata
  4. Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global.

Karakteristik ini saling berkaitan kuat. Dengan Memasukkan unsur-unsur yang dibutuhkan dari masing-masing karakteristik dan harus memastikan konsistensi dan keterpaduan dari unsur-unsur serta pelaksanaannya yang tepat dan saling mengkoordinasi di antara para pemangku kepentingan yang relevan.



PERSIAPAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015



Dalam hal persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015, secara umum negara indonesia yang masih dalam tahap berkembang dinilai belum cukup siap. Hal ini didasarkan dari berbagai aspek yang mendukung untuk bersaing di pasar bebas MEA 2015. Mulai dari kesiapan infrastruktur yang meski sudah dalam tahap pembangunan namun belum mencukupi untuk bersaing dalam pasar bebas MEA 2015, hingga kualitas dan produktivitas yang masih rendah. Beberapa aspek tersebut harus diantisipasi agar tidak mengakibatkan jatuhnya perekonomian Indonesia di pasar Internasional khususnya regional ASEAN.

Indonesia sebagai negara berkembang sebenarnya sudah memulai melaksanakan program-program untuk menyongsong adanya MEA di 2015, namun hingga saat ini Indonesia belum cukup siap dalam menghadapi MEA. Beberapa program yang dicanagkan Indonesia antara lain MP3EI yang merupakan singkatan dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. MP3EI ini dilaksanakan sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia yang berjangka panjang hingga 2030.

Ada 3 bidang utama yang menjadi fokus pada MEA 2015 yaitu Politik dan Keamanan, Sosial Budaya, serta Ekonomi. Pada saat ini, pemerintah Indonesia telah menyatakan kesiapannya terhadap dua bidang utama tujuan dari ASEAN Community yaitu bidang Politik-Keamanan dan bidang Sosial Budaya. Lantas bagaimana dengan bidang lainnya yaitu masyarakat ekonomi ASEAN atau sektor ekonomi yang menjadi salah satu fokus Masyarakat ASEAN 2015? Salah satu tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Menghadapi AEC 2015 tentunya membutuhkan persiapan matang agar ASEAN dan terutama Indonesia dapat memasuki era itu secara baik. MEA 2015 harus dapat dijadikan sebagai penyemangat dalam upaya meningkatkan daya saing produk dalam negeri kepada bangsa asing.



ALTERNATIF KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015



Setelah mengetahui tentang MEA dan berbagai hal yang berhubungan dengan MEA 2015, tentu tidak hanya sebatas persiapan yang dilakukan namun juga harus ada pelaksanaan program. Seperti yang kita ketahui, bahwa Negara berkembang sepeti Indonesia sekarang ini belum sepenuhnya siap dalam menghadapi adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai tahun 2015. Untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi dalam pelaksanaan MEA 2015 ini, Pemerintah dituntut untuk dapat mengatur dan mengendalikan perekonomian Negara melalui kebijakan-kebijakannya. Tidak hanya untuk mengantisipasi kemungkinan buruk saja, tetapi kebijakan pemerintah ini harus juga bisa mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Berbagai kebijakan bisa saja diterapkan oleh Pemerintah, namun diperlukan analisis serta pertimbangan dari berbagai aspek. Beberapa upaya alternatif yang mungkin Pemerintah Indosesia harus lakukan diantaranya adalah :

1. Mendorong kemajuan UMKM

Dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai tahun 2015 ini, peran serta kontribusi dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat diperlukan. UMKM seakan memberi harapan kepada perekonomian bangsa melalui produk-produk kreatif yang dimiliki oleh UMKM. Jika dilihat pengaruhnya mungkin memang kecil, namun perkembangan UMKM yang pesat akan memunculkan banyak wirausaha-wirausaha yang mampu berkompetisi dengan pasar dunia.

Namun demikian, peran Pemerintah juga diperlukan dalam mengarahkan dan membantu perkembangan UMKM di Indonesia. Pemerintah bisa saja memberikan bantuan kepada UMKM di daerah-daerah yang masih kekurangan modal untuk pengembangan usaha, penghargaan kepada UMKM juga akan mampu mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri.



2. Perbaikan Infrastruktur

Infrastruktur yang kini dimiliki oleh Indonesia masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan MEA, untuk itu diperlukan adanya perbaikan atau bahkan penambahan infrastruktur untuk menunjang keberhasilan MEA. Infrastruktur seperti sarana transportasi, sarana umum, serta berbagai jenis infrastruktur lainnya perlu diperbaiki. Misalnya untuk menunjang kemudahan dalam transportasi, diperlukan adanya perbaikan atau pembangunan jalan, jalan tol, jembatan, dan lain sebagainya.

Selain itu, untuk perdagangan luar negeri juga diperlukan pelabuhan yang memenuhi syarat sebagai sarana perdagangan antar negara. Dengan adanya infrastruktur yang baik maka besar kemungkinan investor akan berdatangan untuk menanamkan modal di Indonesia. Dengan demikian Indonesia tidak kekurangan modal untuk pengembangan usaha.



3. Mengubah regulasi

Dalam menghadapi MEA, Pemerintah bahkan dituntut untuk mengubah regulasi demi tercapainya tujuan dari MEA. Hal ini pernah dilakukan oleh China, namun esiko yang ditimbulkan bisa jadi sangat besar karena regulasi menyangkut aspek hukum perundangan. Namun jika perubahan regulasi ini berhasil, mqaka akan memberi dampak positif yang lumayan memberi arti bagi negara Indonesia.



4. Meningkatkan kualitas SDM

Seperti yang kita ketahui, kualitas SDM Indonesia masih rata-rata kebawah. Untuk itu peningkatan kualitas SDM Indonesia sangat diperlukan. Upaya yang bisa dilakukan misalnya memalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, pengembangan keterampilan, sosialisasi dan lain sebagainya. Dengan adanya peningkatan mutu atau kualitas tenaga kerja, maka nilai jual atau daya saing Indonesia dengan negara lain akan meningkat.

5. Perbaikan Kualitas Produksi

6. Pengembangan Koperasi

7. Peningkatan Pendidikan

8. Redenominasi Mata Uang

No comments:

Post a Comment